Polemik Piala Dunia 2026: PBB Serukan Larangan Untuk Israel, Presiden Amerika Serikat Donald Trump Siap Pasang Badan

Pemicu utama dari polemik ini adalah pernyataan tegas dari empat pakar hak asasi manusia independen PBB. Berdasarkan laporan komisi penyelidikan PBB, mereka menyerukan agar FIFA dan UEFA segera menangguhkan partisipasi Israel dari seluruh kompetisi sepakbola internasional sebagai respons atas "genosida yang sedang berlangsung" di Gaza.

Argumen para pakar PBB sangat jelas: badan-badan olahraga tidak boleh "menutup mata" terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Mereka menegaskan bahwa tim nasional yang mewakili negara pelaku pelanggaran HAM masif seharusnya ditangguhkan, menunjuk kasus sanksi terhadap Rusia sebagai preseden.

Seruan ini ditanggapi dengan sangat cepat dan keras oleh pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat. Melalui juru bicara Departemen Luar Negeri, AS menyatakan akan "benar-benar bekerja untuk menghentikan sepenuhnya" segala upaya yang bertujuan melarang timnas Israel dari Piala Dunia 2026.

Sikap AS ini menciptakan benturan langsung antara tekanan kemanusiaan dari PBB dan intervensi politik dari sebuah negara adidaya. Situasi ini menempatkan FIFA dan UEFA dalam dilema, terutama karena pengundian putaran final Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di Washington D.C., ibu kota AS.

Seruan untuk menangguhkan Israel dari kancah sepakbola internasional bukanlah isu baru. Asosiasi Sepakbola Palestina (PFA) telah menyuarakan hal ini selama bertahun-tahun. Pada Kongres FIFA ke-74 pada April 2024, PFA secara resmi mengajukan proposal untuk menangguhkan keanggotaan Israel.

Dalam pidatonya, presiden PFA Jibril Rajoub mendesak FIFA untuk "berdiri di sisi yang benar dalam sejarah." Ia secara retoris mempertanyakan apakah FIFA menganggap beberapa perang lebih penting daripada yang lain, menyindir perlakuan yang berbeda antara kasus Rusia dan Israel.

Saat itu, FIFA menolak untuk menjatuhkan sanksi. Sebagai gantinya, mereka membuka dua investigasi terpisah: pertama, mengenai legalitas klub-klub dari pemukiman Israel di Tepi Barat yang bermain di liga domestik Israel; dan kedua, mengenai tuduhan diskriminasi yang dilakukan oleh Asosiasi Sepakbola Israel (IFA).

Namun, PFA merasa frustrasi karena kedua investigasi tersebut tidak kunjung menunjukkan hasil. Mereka menuduh FIFA sengaja mengulur waktu dan membiarkan isu ini "terjebak dalam birokrasi yang sangat politis," tanpa adanya kejelasan atau proses yang adil.

Salah satu argumen terkuat yang diajukan oleh para penentang Israel adalah perbandingan dengan sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia. Tokoh seperti Eric Cantona menyebut perlakuan yang berbeda ini sebagai "standar ganda," sebuah sentimen yang diamini oleh banyak pihak.

Setelah invasi skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022, FIFA dan UEFA bertindak sangat cepat. Hanya dalam hitungan hari, seluruh tim nasional dan klub Rusia dilarang berpartisipasi dari semua kompetisi internasional. Sanksi ini diberlakukan secara tegas dan komprehensif tanpa penundaan.

Posisi Israel di dunia sepakbola sendiri cukup unik. Setelah dikeluarkan dari Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) pada 1974 karena penolakan dari banyak negara Arab, Israel diterima sebagai anggota penuh UEFA pada 1994. Sejak saat itu, mereka berkompetisi di kualifikasi zona Eropa.

Meski menjadi anggota UEFA, sejak konflik Gaza memanas, UEFA telah memutuskan bahwa tidak ada pertandingan internasional yang boleh digelar di wilayah Israel "hingga pemberitahuan lebih lanjut." Akibatnya, timnas dan klub Israel harus memainkan laga "kandang" mereka di negara-negara netral seperti Hongaria, Siprus, dan Polandia.

Jika FIFA dan UEFA memutuskan untuk menjatuhkan sanksi, dampaknya akan sangat luas dan signifikan bagi sepakbola Israel. Larangan tersebut akan berlaku untuk semua level dan gender, mulai dari tim nasional senior pria dan wanita, hingga timnas kelompok umur.

Secara spesifik, ini akan mengakhiri kampanye kualifikasi Piala Dunia 2026 timnas pria Israel yang saat ini sedang berjalan. Mereka yang tengah bersaing ketat untuk memperebutkan tiket play-off akan langsung didiskualifikasi dari kompetisi. Hal yang sama juga akan berlaku untuk kompetisi Eropa seperti Euro dan Nations League.

Di level klub, sanksi ini akan mengeluarkan semua tim Israel dari kompetisi bergengsi Eropa. Maccabi Tel Aviv, yang saat ini berkompetisi di fase liga Liga Europa, akan langsung dicoret. Klub-klub lain juga tidak akan bisa berpartisipasi di Liga Champions, Liga Europa, atau Liga Konferensi di masa mendatang.

Keputusan final untuk menjatuhkan sanksi berada di tangan badan eksekutif UEFA dan Dewan FIFA. Meski isu ini belum masuk dalam agenda resmi pertemuan rutin, presiden UEFA memiliki wewenang untuk menggelar pertemuan darurat jika tekanan politik dan publik terus meningkat.

Hingga saat ini, FIFA dan UEFA memilih untuk bungkam dan tidak memberikan komentar resmi terkait seruan terbaru dari PBB. Sikap hati-hati ini menunjukkan betapa sensitifnya isu ini, sementara investigasi internal mereka terhadap PFA dan IFA yang dimulai sejak 2024 juga belum membuahkan hasil.

Di sisi lain, tekanan diplomatik internasional terus meningkat. Pengakuan kedaulatan Palestina oleh negara-negara besar seperti Inggris, Kanada, Australia, dan Prancis baru-baru ini menunjukkan pergeseran sentimen global, meskipun ditentang oleh pemerintahan Trump di AS. Hal ini semakin memperumit posisi badan pengatur sepakbola.

Secara mengejutkan, seorang pejabat dari Asosiasi Sepakbola Israel (IFA) sendiri, Shlomi Barzel, mengakui bahwa sebuah "keajaiban" Israel belum juga disanksi. Pernyataannya mengindikasikan bahwa mereka sadar betul akan besarnya tekanan internasional yang sedang dihadapi.

Pada akhirnya, nasib partisipasi Israel di kancah sepakbola dunia kini terjebak dalam sebuah jalan buntu politik. Dengan PBB dan sejumlah negara mendorong sanksi, sementara AS menghalanginya, FIFA dan UEFA dihadapkan pada keputusan sulit yang dampaknya akan terasa jauh melampaui lapangan hijau.