Pakar PBB Desak FIFA Dan UEFA Bekukan Israel Sebagai 'Respons Penting' Atas Genosida Di Palestina

Sekelompok pakar hak asasi manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mendesak FIFA dan UEFA untuk menjatuhkan sanksi berupa pembekuan partisipasi Israel dari semua kompetisi sepakbola internasional. Seruan ini dilayangkan sebagai tanggapan langsung atas konflik yang sedang berlangsung di wilayah pendudukan Palestina.

Desakan ini didasarkan pada argumen bahwa badan-badan olahraga global memiliki kewajiban moral dan hukum untuk tidak menormalisasi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Para pakar menekankan bahwa sanksi harus menargetkan tim nasional Israel, bukan atlet secara individu, untuk menghindari diskriminasi berdasarkan kebangsaan.

Langkah ini berpotensi memengaruhi tim nasional putra Israel yang saat ini sedang berkompetisi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, klub seperti Maccabi Tel Aviv yang berpartisipasi dalam kompetisi antarklub Eropa seperti Liga Eropa UEFA juga akan terkena dampaknya jika seruan ini ditindaklanjuti.

Para pakar PBB menegaskan bahwa FIFA dan UEFA terikat oleh hukum hak asasi manusia internasional, termasuk Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Menurut mereka, dengan mengizinkan Israel berpartisipasi, kedua organisasi tersebut secara tidak langsung memberikan bantuan yang membantu mempertahankan situasi ilegal di wilayah pendudukan Palestina.

Seruan ini didukung oleh delapan pakar PBB terkemuka, termasuk beberapa pelapor khusus yang menangani bidang hak budaya, rasisme, dan situasi HAM di Palestina, serta anggota kelompok kerja PBB tentang bisnis dan hak asasi manusia. Kehadiran mereka memberikan bobot signifikan pada desakan ini.

Ini bukan pertama kalinya permintaan serupa diajukan. Pada Kongres FIFA Mei 2024, Asosiasi Sepakbola Palestina (PFA) telah secara resmi meminta pemungutan suara untuk membekukan Israel. Sebagai respons, FIFA memutuskan untuk mencari nasihat hukum independen dan meluncurkan dua investigasi terpisah terkait keluhan PFA.

Para pakar menyatakan bahwa dunia olahraga tidak bisa lagi bersikap seolah-olah semua berjalan normal di tengah krisis kemanusiaan yang parah. "Dunia olahraga harus menolak anggapan bahwa semua berjalan seperti biasa," kata mereka dalam sebuah pernyataan bersama.

Mereka melanjutkan dengan menekankan tanggung jawab badan olahraga untuk mengambil sikap tegas. "Badan-badan olahraga tidak boleh menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terutama ketika platform mereka digunakan untuk menormalkan ketidakadilan."

Para pakar menggarisbawahi kewajiban hukum yang mengikat FIFA dan UEFA. "Mereka harus memenuhi kewajiban mereka untuk tidak memberikan bantuan atau pertolongan yang akan membantu mempertahankan situasi yang diciptakan oleh kehadiran ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina."

Seruan ini juga sejalan dengan upaya hukum yang lebih luas di tingkat internasional. "Kami mendukung seruan untuk bertindak yang bertujuan mendorong implementasi pendapat penasihat dari Mahkamah Internasional (ICJ) dan memberikan konsekuensi kepada negara Israel atas pelanggaran hukum internasional," tutup para pakar.

FIFA dan UEFA memiliki preseden dalam menjatuhkan sanksi pembekuan terhadap negara anggota. Contoh paling relevan adalah keputusan mereka untuk membekukan partisipasi semua tim nasional dan klub dari Rusia pada Februari 2022, menyusul invasi negara tersebut ke Ukraina. Sanksi tersebut hingga kini masih berlaku.

Selain alasan perang, FIFA juga pernah menjatuhkan sanksi karena alasan lain. Federasi Sepakbola Kongo pernah dilarang karena adanya campur tangan pihak ketiga dalam operasional mereka, sementara Federasi Sepakbola Pakistan dibekukan karena gagal mereformasi konstitusinya untuk memastikan pemilu yang demokratis.

Konteks di balik seruan ini adalah dampak kemanusiaan yang sangat besar dari konflik tersebut. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Gaza, yang dianggap PBB sebagai sumber paling andal, setidaknya 65.000 warga Palestina telah tewas sejak perang dimulai, meskipun tidak dirinci jumlah kombatan dan warga sipil.

FIFA saat ini sedang melakukan dua investigasi yang diumumkan pada Oktober 2024 sebagai tindak lanjut dari keluhan Asosiasi Sepakbola Palestina. Investigasi pertama berfokus pada tuduhan diskriminasi oleh Asosiasi Sepakbola Israel, sedangkan yang kedua menyelidiki klaim bahwa klub-klub Israel beroperasi di wilayah Palestina.

Dalam waktu dekat, dewan eksekutif UEFA akan mengadakan pertemuan berikutnya pada 3 Desember di Nyon, Swiss. Pertemuan ini dapat menjadi forum pertama di mana seruan dari para pakar PBB ini dibahas secara resmi di tingkat eksekutif badan sepakbola Eropa.

Untuk keputusan yang lebih luas di tingkat global, forum utamanya adalah Kongres FIFA. Pertemuan Kongres FIFA berikutnya dijadwalkan akan diselenggarakan pada 30 April 2026 di Vancouver, Kanada, yang memberikan kerangka waktu bagi seluruh anggota asosiasi untuk membahas dan memberikan suara atas status keanggotaan Israel.