Pemerintah Korea Selatan memperingatkan sistem pembebasan wajib militer "harus dikurangi" setelah dampak Asian Games

Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Choi Hwi-young secara langsung menanggapi isu tersebut dalam sidang komite Majelis Nasional baru-baru ini, dengan mengindikasikan bahwa era pengecualian secara luas mungkin mendekati akhirnya. Choi mencatat bahwa meski sistem itu telah ada selama lebih dari lima dekade, lanskap budaya negara itu telah berubah secara signifikan. Ia mengatakan kepada komite bahwa sistem tersebut 'tak terelakkan harus dipersempit', yang menandai potensi titik balik bagi pesepakbola profesional yang berharap bisa menghindari gangguan karier yang panjang.

'Memang benar sistem ini telah berkontribusi membantu seniman dan atlet berprestasi mempertahankan serta mengembangkan kemampuan mereka,' kata Choi dalam sidang tersebut, seperti dikutip BBC Sport. 'Namun, nilai-nilai yang melekat pada keadilan dan persepsi publik terhadap wajib militer telah berubah. Saya setuju bahwa sistem ini harus kembali ditinjau secara menyeluruh.'

Pemicu perubahan sikap pemerintah yang mendadak ini adalah selebrasi kontroversial tim tersebut. Setelah kemenangan mereka atas tuan rumah Jepang di final, tiga pemain menuai kritik tajam karena merayakan keberhasilan mendapatkan pembebasan mereka, termasuk kapten Korea Selatan Lee Gi-hyuk. Lee terekam dengan medali emasnya sambil dengan lantang menyatakan bahwa ia 'tidak akan pergi ke militer.' Rekaman itu menjadi viral, memicu reaksi keras dari publik yang kerap memandang wajib militer sebagai kewajiban nasional yang sakral dan pengorbanan bersama bagi semua pria muda.

Lee sejak itu telah menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya, tetapi kerusakan terhadap reputasi kebijakan pembebasan tersebut tampaknya sudah telanjur terjadi. Menteri Choi tidak menahan diri dalam menilai perilaku sang pemain, dengan menyebut komentar itu sebagai 'sangat tidak dewasa.' Insiden ini telah menjadi titik sorot bagi mereka yang meyakini bahwa atlet elite diperlakukan dengan tingkat kelonggaran yang tidak perlu dibandingkan masyarakat umum.

Perdebatan ini telah meluas melampaui lapangan sepakbola dan masuk ke ranah kekuasaan politik. Cho Kye-won, anggota terkemuka Partai Demokrat Korea, menantang sang menteri terkait ketimpangan yang dirasakan dalam aturan saat ini. Cho berpendapat bahwa sistem yang ada menciptakan 'rasa ketidakadilan yang serius' di kalangan anak muda, khususnya karena bagaimana manfaat itu didistribusikan di berbagai pencapaian olahraga.

Sementara pria Korea Selatan diwajibkan menjalani antara 18 hingga 21 bulan wajib militer aktif sebelum usia 28 tahun, regulasi saat ini menyatakan bahwa hanya peraih medali Olimpiade warna apa pun dan peraih medali emas Asian Games yang berhak atas pembebasan wajib militer, yang mengurangi kewajiban mereka menjadi kurang dari satu bulan pelatihan dasar.

Bukti statistik yang dipaparkan selama perdebatan menyoroti konsentrasi manfaat yang signifikan pada cabang olahraga tim populer. Sambil menegaskan bahwa menjuarai kejuaraan dunia di cabang apa pun jauh lebih sulit daripada meraih emas Asian Games, meski juara dunia di olahraga lain tidak menerima manfaat dinas apa pun, Cho mencatat: "Dari 44 orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat pada Asian Games ini, 36 di antaranya berasal dari sepak bola dan bisbol."