Mengapa Superstar Real Madrid Kylian Mbappe Dan PSG Saling Tuntut Ratusan Juta Euro?

Hubungan mulai retak meski Mbappe sempat memperbarui kontraknya pada Mei 2022 dengan seremoni megah. Saat itu, ia berpose dengan jersei bertuliskan "2025", namun kontrak sebenarnya hanya berlaku dua tahun hingga 2024, dengan opsi perpanjangan satu tahun yang hanya bisa diaktifkan oleh pemain. PSG mengklaim telah memberikan paket finansial luar biasa, termasuk gaji bersih tahunan €33,3 juta dan berbagai bonus loyalitas serta penandatanganan yang masif, dengan asumsi sang pemain akan bertahan hingga 2025.

Namun, situasi berubah drastis pada musim panas 2023 ketika PSG menerima surat dari Mbappe pada 12 Juni. Surat tersebut menyatakan bahwa ia tidak akan mengaktifkan opsi perpanjangan kontraknya untuk satu tahun tambahan. PSG menuduh surat itu sebenarnya bertanggal mundur (backdated) ke Juli 2022, hanya dua bulan setelah perpanjangan kontrak ditandatangani, yang membuat klub merasa dikhianati sejak awal.

PSG merasa Mbappe bertindak tidak loyal dengan menyembunyikan niatnya selama hampir 11 bulan. Hal ini dianggap merugikan karena menghalangi klub untuk merencanakan penjualan pemain dan mendapatkan biaya transfer yang layak. Pihak Mbappe, melalui pengacaranya Delphine Verheyden, berargumen sebaliknya bahwa surat tersebut dikirim justru demi transparansi untuk memperjelas posisinya agar klub tidak berharap lebih.

Akibat surat ini, PSG bereaksi keras dengan menempatkan Mbappe di daftar jual pada musim panas 2023. Ia bahkan dicoret dari tur pramusim ke Jepang dan tidak dimainkan dalam laga pembuka musim melawan Lorient. Langkah drastis ini diambil karena ketakutan terbesar PSG menjadi nyata: kehilangan aset paling berharganya secara gratis ke Real Madrid pada tahun berikutnya.

Rincian Paket Kontrak Mbappe (Klaim PSG)

Di tengah pengasingan dari skuad utama, PSG mengklaim terjadi kesepakatan lisan pada pertengahan Agustus 2023 agar Mbappe bisa kembali bermain. Menurut PSG, Mbappe menawarkan untuk mengurangi bonusnya sebesar €55 juta (bruto) musim itu sebagai syarat agar bisa kembali ke tim. Klub menyatakan kesepakatan ini dicapai pada 13 Agustus, di mana pembayaran yang ditangguhkan hanya akan cair jika Mbappe bertahan di klub, bukan jika ia pergi secara gratis.

PSG menguraikan dua opsi dalam kesepakatan tersebut untuk melindungi finansial klub. Opsi pertama adalah Mbappe memperpanjang kontrak sehingga klub mendapat biaya transfer €180 juta di kemudian hari. Opsi kedua, jika ia tidak memperpanjang, ia harus mengembalikan berbagai hak finansial untuk mengompensasi kerugian klub akibat transfer gratis, demi menjaga stabilitas ekonomi pascainvestasi besar-besaran.

Namun, pihak Mbappe membantah keras adanya kesepakatan tersebut di mata hukum. Pengacara Mbappe, Thomas Clay, menyebut klaim kesepakatan Agustus 2023 sebagai "dongeng" belaka karena tidak ada dokumen yang ditandatangani secara resmi. Mereka menegaskan bahwa klub tidak bisa berada di atas hukum yang melindungi hak-hak pemain sesuai kontrak tertulis, terlepas dari pembicaraan informal apa pun.

Meski demikian, PSG berargumen bahwa pernyataan publik Mbappe pada Januari 2024 adalah bukti pengakuan. Saat itu, Mbappe menyebut adanya "perjanjian dengan presiden" yang melindungi semua pihak. Namun, bagi tim hukum Mbappe, tanpa amandemen kontrak resmi, klaim lisan PSG tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menahan pembayaran gaji yang sah.

Puncak konflik terjadi ketika Mbappe secara internal menginformasikan kepergiannya pada Februari 2024 dan mengumumkannya ke publik pada Mei 2024. Merasa dikhianati dan mengacu pada "Opsi Kedua" dari kesepakatan Agustus, PSG memutuskan tindakan sepihak. Mereka menahan pembayaran bonus penandatanganan sebesar €36,6 juta serta menangguhkan gaji Mbappe mulai April hingga Juni 2024.

Tindakan PSG ini memicu reaksi hukum agresif dari kubu Mbappe. Mereka mengirim surat tuntutan pada akhir Mei dan Juni, meminta klub membayar apa yang menjadi hak kliennya sesuai kontrak kerja tertulis. Mbappe menuntut total tunggakan sekitar €55 juta bruto (gaji dan bonus tiga bulan terakhir), yang jika ditotal dengan komponen lain mencapai angka tuntutan €60,9 juta untuk periode tersebut.

Kubu Mbappe bahkan sempat mendapatkan perintah pengadilan untuk membekukan rekening PSG pada April sebagai langkah penyerangan. Meski klub berhasil membatalkan pembekuan itu sebulan kemudian, tim hukum Mbappe bersikeras bahwa mereka hanya menuntut penerapan hukum ketenagakerjaan. Bagi mereka, kontrak harus dihormati dan upah harus dibayar, terlepas dari perasaan subjektif klub.

PSG tetap pada pendiriannya bahwa tindakan Mbappe melanggar itikad baik dan prinsip loyalitas. Sumber internal menyebutkan bahwa PSG ingin mengambil sikap tegas untuk menetapkan preseden agar kekuatan pemain tidak melebihi institusi klub. Ini adalah pertarungan antara "era baru" manajemen PSG dan melawan budaya "kekuatan pemain" yang lama.

Pertarungan di pengadilan kini mencapai angka yang fantastis sebagaimana kedua pihak memperluas tuntutan mereka. Pihak Mbappe tidak hanya menuntut gaji yang ditahan, tetapi kini total tuntutannya mencapai €263 juta. Angka ini mencakup bonus yang belum dibayar, gaji tertunggak, bonus etik, serta klaim atas pelecehan psikologis, pemecatan yang tidak adil, dan kerja yang tidak dideklarasikan.

Di sisi lain, PSG melancarkan serangan balik dengan nilai hampir dua kali lipat, yakni €440 juta. Klub menuntut ganti rugi atas kerugian finansial akibat dugaan pelanggaran kontrak oleh Mbappe, hilangnya potensi biaya transfer, dan kerusakan citra klub. PSG menolak tuduhan pelecehan, menunjuk pada fakta bahwa Mbappe bermain di lebih dari 90 persen pertandingan musim itu sebagai bukti perlakuan wajar.

Pengacara Mbappe menyebut tuntutan balik PSG sebagai sesuatu yang "stratosferik" dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam hubungan kerja antara majikan dan karyawan. Mereka juga menuntut agar kontrak berjangka Mbappe diklasifikasikan ulang sebagai kontrak permanen, yang akan memberinya hak pesangon. Ini adalah strategi hukum untuk memaksimalkan kompensasi.

Sementara itu, PSG bersikeras bahwa ini adalah masalah kejujuran, nilai, dan penghormatan terhadap institusi serta suporter. Mereka menilai Mbappe terus menyerang klub di setiap kesempatan. Kedua belah pihak kini menunggu putusan pengadilan tenaga kerja pada 16 Desember, namun masing-masing memiliki hak untuk mengajukan banding.

Perbandingan Tuntutan Hukum

Sengketa ini tidak hanya melibatkan pengadilan tenaga kerja, tetapi juga otoritas sepakbola Prancis yang membuat kasus semakin rumit. Sebelumnya, LFP (Liga Sepak Bola Profesional Prancis) memerintahkan PSG untuk membayar €55 juta kepada Mbappe. Namun, PSG menolak mematuhi perintah tersebut dan justru menggugat LFP ke pengadilan sipil.

PSG berargumen bahwa LFP tidak memiliki wewenang untuk memutuskan masalah ini karena kasus perdata sudah berjalan. Akibat manuver hukum PSG tersebut, baik LFP maupun FFF (Federasi Sepak Bola Prancis) akhirnya menyatakan tidak lagi bisa mengadili sengketa ini. Mereka menyerahkan penyelesaian sepenuhnya pada sistem peradilan negara yang prosesnya jauh lebih lambat.

Hal ini memperpanjang durasi konflik secara signifikan hingga bertahun-tahun ke depan. Sidang pendahuluan untuk gugatan PSG terhadap LFP bahkan baru dijadwalkan pada 23 Februari 2026. Artinya, sengketa finansial ini akan terus membayangi kedua belah pihak meski Mbappe sudah lama berseragam Real Madrid.

Kasus ini menjadi preseden penting dalam dunia sepakbola modern tentang batas antara kontrak tertulis dan kesepakatan lisan. Ini juga menyoroti keseimbangan kekuatan antara pemain bintang global dan klub raksasa. Bagi PSG, ini adalah pertarungan prinsip institusi; bagi Mbappe, ini adalah pertarungan hak normatif pekerja.