Kronologi Skandal Naturalisasi Malaysia: Dari Restu Perdana Menteri Hingga Sanksi FIFA Buntut Dokumen Palsu

Kisah program naturalisasi Malaysia secara masif dimulai pada Juli 2018. Saat itu, FAM secara terbuka merangkul strategi perekrutan pemain warisan dan naturalisasi, sebuah langkah yang mendapat dukungan langsung dari perdana penteri saat itu, Tun Dr Mahathir Mohamad. Dukungan dari level tertinggi ini memberikan legitimasi dan dorongan besar bagi FAM untuk bergerak maju.

Pada Maret 2019, langkah ini diformalkan. Komite eksekutif (Exco) FAM menyetujui sebuah kerangka kerja yang jelas untuk proses naturalisasi. Kerangka ini mengidentifikasi tiga jalur utama bagi calon pemain: mereka yang memiliki darah campuran Malaysia, pemain muda berbakat yang berbasis di luar negeri, dan pemain asing yang telah menetap lama di Malaysia.

Namun, tidak semua pihak langsung setuju. Hanya dua bulan setelahnya, pada Mei 2019, Majlis Sukan Negara (MSN) menyuarakan nada kehati-hatian. MSN mengingatkan FAM agar program ini dipelajari secara mendalam, mempertimbangkan tidak hanya efeknya pada prestasi, tetapi juga dampaknya terhadap sentimen nasional.

Fase awal ini menunjukkan sebuah program yang lahir dari ambisi besar dan restu politik, yang langsung disusun dengan kerangka kerja formal. Namun, sejak awal pula, sudah ada peringatan bahwa jalan pintas ini harus dilalui dengan sangat hati-hati untuk menghindari potensi masalah di kemudian hari.

Perjalanan program naturalisasi ini tidak selalu mulus dan menunjukkan adanya dinamika internal yang kompleks. Pada Agustus 2021, FAM membuat pengumuman yang mengejutkan dengan menangguhkan sementara proyek perekrutan pemain naturalisasi baru untuk tim nasional, dengan alasan untuk melakukan evaluasi dan penilaian ulang.

Meski program di level tim nasional dihentikan sementara, FAM mengklarifikasi pada Desember 2021 bahwa proses naturalisasi di level klub tetap diizinkan untuk berjalan. Hal ini menciptakan sistem jalur ganda yang sedikit membingungkan, di mana klub bisa terus merekrut sementara timnas "berpuasa".

Sebuah momen penting yang menjadi pertanda akan adanya masalah di masa depan terjadi pada Agustus 2024. Saat itu, Sekretaris jenderal FAM secara terbuka menyatakan bahwa asosiasi akan "memberantas pemalsuan dokumen sepakbola." Pernyataan ini mengindikasikan bahwa FAM sebenarnya sudah menyadari adanya potensi masalah integritas dokumen jauh sebelum skandal ini meledak.

Periode ini menunjukkan sebuah program yang sedang dalam fluktuasi, dengan kebijakan yang sering berubah. Di saat yang sama, kekhawatiran mendasar mengenai keabsahan dokumen tampaknya sudah menjadi isu yang disadari oleh internal FAM sendiri, yang menjadi sebuah ironi mengingat sanksi yang dijatuhkan FIFA kemudian.

Memasuki tahun 2025, program naturalisasi Malaysia mengalami akselerasi yang sangat cepat. Pada Januari, FAM mengungkapkan bahwa mereka sedang dalam proses mempersiapkan dokumen untuk empat pemain warisan baru, meskipun status persetujuan akhir dari pemerintah dan kementerian masih menggantung.

Pada Februari 2025, FAM semakin gencar memberikan isyarat akan adanya "pengumuman besar", membangun ekspektasi publik terhadap gelombang baru pemain naturalisasi. Namun, hal ini sedikit kontradiktif dengan pernyataan Kementerian Olahraga pada Maret yang menegaskan bahwa program naturalisasi di tingkat nasional secara resmi masih dihentikan.

Titik nyala kontroversi terjadi pada Juni 2025. Secara mengejutkan, tujuh pemain baru mendapatkan izin bermain dari FIFA hanya beberapa jam sebelum laga krusial Kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Vietnam. Proses yang super cepat ini menimbulkan kecurigaan besar dari media dan federasi sepakbola negara tetangga.

Dampak di lapangan pun instan. Para pemain baru ini, termasuk pencetak gol Joao Figueiredo dan Rodrigo Holgado, langsung menjadi starter dan membawa Malaysia menang telak 4-0 atas Vietnam. Hasil gemilang inilah yang justru semakin mengipasi api kecurigaan dan ketidakpuasan dari para rival di Asia Tenggara.

Menyusul kemenangan atas Vietnam, sorotan media regional, terutama dari Indonesia dan Vietnam, semakin tajam. Mereka mempertanyakan garis keturunan dan transparansi proses pendaftaran para pemain baru Malaysia. Namun, pada Juli 2025, FAM dengan percaya diri menepis semua tuduhan tersebut sebagai "tidak berdasar."

Pada periode yang sama, AFC juga menyatakan tidak menerima keluhan resmi apa pun. Bahkan, sebuah laporan mengutip FIFA yang menyebut klaim bahwa Malaysia akan disanksi juga "tidak berdasar." Serangkaian bantahan ini sempat membuat publik Malaysia merasa tenang dan yakin bahwa tidak ada masalah.

Namun, situasi berbalik 180 derajat pada 26 September 2025. Secara mengejutkan, Komite Disiplin FIFA merilis pernyataan resmi yang menjatuhkan sanksi berat. FIFA menemukan bahwa FAM terbukti telah menggunakan "dokumen yang diubah" (doctored documents) untuk mendaftarkan para pemain tersebut.

Sanksi tersebut adalah denda sebesar Rp7,3 miliar untuk FAM, serta skorsing 12 bulan dan denda Rp42 juta untuk masing-masing dari tujuh pemain. Ini adalah sebuah pukulan telak dan pembalikan narasi yang dramatis hanya dalam kurun waktu dua bulan setelah semua tuduhan dibantah keras.

Sehari setelah sanksi diumumkan, pada 27 September 2025, FAM secara resmi menyatakan niatnya untuk mengajukan banding. Mereka tetap pada pendiriannya bahwa seluruh proses telah dijalankan dengan itikad baik, transparan, dan bahkan mengklaim telah mendapat persetujuan dari FIFA sebelumnya.

Namun, masalah ini tidak berhenti pada sanksi skorsing dan denda saja. FIFA juga telah merujuk kasus kelayakan jangka panjang para pemain ini ke Pengadilan Sepakbola FIFA (FIFA Football Tribunal). Artinya, bahkan jika banding atas skorsing ini berhasil, status mereka sebagai pemain Malaysia masih akan terus ditinjau.

Secara prosedural, FAM memiliki waktu sepuluh hari untuk meminta rincian alasan hukum dari FIFA sebelum dapat secara resmi mengajukan banding ke Komite Banding FIFA. Hal ini mengindikasikan bahwa drama hukum ini masih akan berlangsung panjang dan rumit.

Dari sebuah proyek yang didukung oleh perdana menteri hingga menjadi skandal internasional, nasib program naturalisasi Malaysia dan karier tujuh pemain kini berada di ujung tanduk. Semua akan bergantung pada hasil dari proses banding yang kompleks di hadapan FIFA.