Belajar Dari Sejarah Kelam: Bagaimana Kasus Malaysia Mirip Skandal Timor-Leste & Guinea Khatulistiwa?

Sanksi berat yang diterima FAM dan tujuh pemain Harimau Malaya telah membuka kembali lembaran kelam dalam sejarah regulasi pemain FIFA. Kasus pemalsuan dokumen untuk menaturalisasi pemain bukanlah yang pertama kali terjadi, dan presedennya menunjukkan bahwa FIFA tidak pernah main-main dalam menanganinya.

Dua contoh paling relevan yang kini menjadi sorotan adalah skandal besar yang pernah menimpa federasi sepakbola Timor-Leste dan Guinea Khatulistiwa. Keduanya dihukum berat karena terbukti melakukan pelanggaran sistematis terkait pendaftaran pemain kelahiran asing.

Meski FAM masih memiliki jalur banding untuk memperjuangkan nasibnya, apa yang terjadi pada kedua negara tersebut memberikan gambaran suram tentang potensi hukuman maksimal yang bisa dijatuhkan. Sejarah menunjukkan bahwa FIFA bisa bertindak sangat tegas jika pelanggaran terbukti.

Oleh karena itu, memahami detail dari skandal-skandal sebelumnya menjadi sangat krusial. Hal ini tidak hanya memberikan konteks, tetapi juga membantu kita mengukur seberapa besar tantangan yang dihadapi FAM dalam upaya banding mereka untuk menyelamatkan muka sepakbola Malaysia.

Kasus Timor-Leste adalah salah satu contoh skandal naturalisasi paling ekstrem dalam sejarah sepakbola. Federasi mereka terbukti secara sengaja mendaftarkan 12 pemain kelahiran Brasil dengan menggunakan akta kelahiran atau surat baptis palsu demi mengklaim bahwa mereka memiliki garis keturunan Timor.

Pelanggaran ini berdampak masif di lapangan. Sembilan dari pemain ilegal tersebut diturunkan dalam 29 pertandingan resmi, termasuk laga-laga penting di ajang Kualifikasi Piala Dunia. Ini menunjukkan pelanggaran yang dilakukan secara sistematis dan dalam jangka waktu yang panjang.

Hukuman dari FIFA pun setimpal dengan pelanggarannya. Semua 29 pertandingan tersebut dinyatakan hangus dan hasilnya dibatalkan. Federasi mereka dikeluarkan dari Kualifikasi Piala Asia 2023, sejumlah pejabatnya dilarang beraktivitas dan didenda, sementara federasi itu sendiri didenda ratusan juta rupiah.

Pelajaran utama dari kasus Timor-Leste adalah: jika pelanggaran terbukti disengaja dan dilakukan dalam skala besar, FIFA tidak akan ragu untuk menjatuhkan sanksi berlapis yang tidak hanya menghukum secara finansial, tetapi juga membatalkan hasil pertandingan dan mengeluarkan tim dari kompetisi.

Kasus Guinea Khatulistiwa menunjukkan bahwa FIFA tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang berulang. Pada 2017, tim nasional wanita mereka terbukti menurunkan 10 pemain kelahiran Brasil yang tidak memenuhi syarat dengan menggunakan dokumen palsu.

Akibatnya, hukuman yang dijatuhkan sangat tegas. Timnas wanita mereka langsung didiskualifikasi dari Piala Dunia Wanita 2019, dua pemainnya diskors dalam 10 pertandingan, dan federasinya didenda lebih dari Rp1,8 miliar. Ini adalah pukulan telak bagi sepakbola wanita negara tersebut.

Masalah tidak berhenti sampai di situ. Baru tahun lalu, giliran timnas pria mereka yang tersandung masalah. Bintang mereka, Emilio Nsue, dinyatakan tidak sah dalam dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Akibatnya, dua kemenangan mereka dibatalkan dan diubah menjadi kekalahan 3-0.

Pelajaran dari kasus Guinea Khatulistiwa adalah bahwa FIFA melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Pelanggaran yang terulang, baik di tim pria maupun wanita, akan ditindak dengan tegas. Ini menjadi peringatan bagi federasi mana pun untuk tidak mencoba mengakali aturan kelayakan pemain.

Jika dibandingkan dengan dua skandal tersebut, kasus yang menimpa Malaysia memiliki beberapa persamaan yang mengkhawatirkan. Tuduhan utamanya sama persis: pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan proses pendaftaran pemain naturalisasi atau warisan untuk memenuhi syarat membela tim nasional.

Potensi hukumannya pun serupa. Malaysia sudah dijatuhi denda berat dan skorsing pemain. Selain itu, ada risiko nyata bahwa hasil pertandingan kunci melawan Vietnam bisa dibatalkan, sama seperti yang dialami oleh Timor-Leste dan Guinea Khatulistiwa.

Namun, ada beberapa perbedaan kunci yang mungkin bisa menjadi celah harapan bagi Malaysia. Pertama, sanksi yang dijatuhkan saat ini masih bersifat sementara (provisional) karena proses banding masih berjalan. Kedua, skala pelanggaran yang dituduhkan saat ini lebih kecil, hanya berpusat pada satu pertandingan, tidak seperti 29 laga Timor-Leste.

Selain itu, hingga saat ini belum ada sanksi pengeluaran dari turnamen besar yang diumumkan. Skorsing 12 bulan untuk para pemain juga relatif lebih singkat dibandingkan hukuman yang lebih panjang di beberapa kasus sebelumnya, meskipun tetap sangat merugikan.

Melihat preseden sejarah, jika banding FAM ditolak dan tuduhan penggunaan "dokumen yang diubah" terbukti benar, nasib Harimau Malaya bisa menjadi lebih buruk. Konsekuensi yang paling mungkin terjadi adalah pembatalan hasil kemenangan gemilang 4-0 atas Vietnam.

Sanksi denda dan skorsing yang saat ini masih bersifat sementara kemungkinan besar akan dikukuhkan menjadi keputusan final. Ini berarti FAM tetap harus membayar denda Rp7,3 miliar, dan Malaysia akan kehilangan tujuh pemain kuncinya selama satu tahun penuh.

Meski sanksi yang lebih ekstrem seperti pengeluaran dari Kualifikasi Piala Asia 2027 adalah kemungkinan yang lebih kecil, hal itu tidak bisa dikesampingkan sepenuhnya. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada seberapa serius FIFA memandang pelanggaran yang dilakukan oleh FAM.

Pada akhirnya, segalanya kini bergantung pada kekuatan argumen dan bukti yang akan disajikan oleh FAM dalam proses banding. Mereka harus bisa membuktikan bahwa tidak ada niat jahat atau pemalsuan yang disengaja. Jika gagal, sejarah kelam yang pernah menimpa Timor-Leste dan Guinea Khatulistiwa bisa saja terulang kembali di tanah Malaysia.