Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), mengingingkan kepolisian menindak tegas pelaku pengaturan skor. Ini setelah adanya dugaan praktik kotor di sepakbola nasional.
Ketua umum BOPI Richard Sam Bera, mengaku dugaan tersebut harus didalami. Menurutnya hal ini bukan pertama yang terjadi di Indonesia, sehingga wajib diusut secara tuntas agar tidak kembali terulang.
"BOPI punya tanggung jawab untuk memastikan event olahraga profesional bersih dari tindakan curang. Hukum mereka yang terlibat, agar kasus ini memiliki efek jera," kata Richard.
Apalagi, dalam program Mata Najwa bertajuk "PSSI Bisa Apa" yang dihelat pada Rabu (28/11), mengungkap tabir mafia sepakbola di Indonesia. Berdasarkan keterangan satu di antara narasumber yang bernama Bambang Suryo, pertandingan sepakbola Indonesia bahkan sudah dijangkau jaringan judi internasional melalui perusahaan asing bernama Bet 365.
"Dalam acara Mata Najwa semalam, publik disuguhkan dengan wajah kelam persepakbolaan kita, di antaranya: dugaan suap, judi, dan konspirasi para bandar. Semua terungkap dengan sangat gamblang. BOPI meminta polisi segera melakukan penyelidikan dugaan pengaturan skor, dan siapapun pelakunya harus ditindak tegas," ujarnya.
Mengacu pada undang-undang (UU), Indonesia sudah punya aturan terkait suap-menyuap melalui UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, dan jika ada subjek hukum yang terjerat UU ini, maka ancaman hukumannya adalah pidana. Maka dari itu, polisi bisa menjerat pelaku dengan acuan undang-undang itu.
"Artinya, ada pihak lain di luar football family yang patut diduga turut mengatur jalannya kompetisi sepakbola profesional di Indonesia. Undang-undang federasi atau statuta PSSI saja tidaklah cukup karena yang terlibat bukan hanya pelatih, pemain, wasit, maupun perangkat pertandingan. Federasi perlu bantuan dari lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelidik, menyidik, menuntut, bahkan memvonis pelaku kejahatan suap dalam kompetisi olahraga professional."
Goal Indonesia