PSSI sudah merencanakan untuk kembali menggelar kompetisi Liga 1 dan Liga 2 2020, pada September mendatang. Namun, hingga kini belum ada kabar lanjutan soal rencana tersebut.
Banyak yang harus dirumuskan PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi, untuk menggulirkan liga di tengah pandemi virus corona. Selain protokol kesehatan yang paten, tentu juga urusan kontrak pemain.
APPI yang merupakan Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia punya keinginan yang wajar jika kompetisi kembali digulirkan. Ekonomi memang sedang sulit karena corona, namun hak pemain ada standarnya.
Goal/Muhamad Rais AdnanSeperti dikatakan Agus Riza selaku kuasa hukum APPI, bahwa pihaknya mendesak supaya klub tidak memberikan upah terlalu rendah kepada pemain di dalam kesulitan ekonomi ini. Minimal, sesuai upah minimum regional (UMR).
Sebagaimana diketahui, kini pemain dan ofisial hanya berhak menerima gaji bulanan maksimal sebesar 25 persen dikarenakan aturan yang dikeluarkan PSSI melalui surat resmi beberapa waktu lalau.
Periode yang ditetapkan soal pemotongan gaji tersebut adalah rentang Maret hingga Juni. Hal itu didasarkan situasi wabah corona dan tiadanya aktivitas sepakbola, serta status keadaan kahar yang ditetapkan PSSI.
"Ada pemain yang menerima, tetapi di bawah UMR atau UMP. Kalau di bawah UMR atau UMP, itu sudah pasti batal demi hukum. Artinya, klub berkewajiban memberikan pemain itu minimal UMR-UMP," tutur Riza.
Muhammad RidwanTuntutan APPI ini berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pada ayat 1. Jika memang kompetisi Liga 1 dan Liga 2 bakal dilanjutkan, APPI memohon supaya kewajiban klub terhadap pemain punya standar yang sesuai.
Terlebih, ada desas-desus bahwa klub punya gagasan memangkas nilai gaji pemain sebesar 50 persen jika kompetisi dilanjutkan. Meski hingga kini PSSI belum bergerak memberi pencerahan soal hal tersebut.
"Kalau Liga 1 seharusnya di atas UMR setelah dipotong. Yang riskan itu dari Liga 2, karena rata-rata gaji mereka Rp5 jutaan. Bayangkan dipotong 50 persen, pasti di bawah UMR atau UMP," papar Riza.
"Pemain berhak menuntut. Kalau mereka memilih menerima di bawah UMR harus diihitung selisihnya. Kekurangan itu bisa diminta ke klub. Soalnya, PSSI sepihak dan tidak ada tindak lanjut. Berarti, kami selalu menuntut 100 persen," tutupnya.