OLEH Gunawan Widyantara Ikuti di twitter
Sejumlah media Italia melaporkan AC Milan gagal meyakinkan UEFA terkait rencana yang telah disusun klub untuk memangkas kerugian dan memperbaiki sektor finansial.
Dengan demikian, Rossoneri berpotensi mendapat sanksi baik itu di dalam maupun luar lapangan seperti tidak bisa tampil di kompetisi antarklub Eropa dan embargo transfer.
Dalam tiga musim terakhir Il Diavolo menelan kerugian sebesar 255 juta euro dan mereka tengah mencari jalan keluar dengan mengajukan kesepakatan penyelesaian sukarela pada UEFA.
Kesepakatan penyelesaian adalah denda finansial ditambah pembatasan pemain dan gaji karena gagal mematuhi regulasi UEFA.
Sanksi seperti ini pernah menimpa PSG dan Manchester City pada 2013/14 hingga mereka dikenakan denda 60 juta euro (40 juta di antaranya dikembalikan) dan pembatasan jumlah skuat di kompetisi EUFA dari 25 menjadi 21 pemain.
Milan melakukan investasi besar-besaran pada bursa transfer musim panas lalu dengan harapan mengembalikan kejayaan tim, sayangnya meski sangar di awal musim, terkini mereka hanya menang dua dari sepuluh pertandingan terakhir.
Dikutip dari nytimes, dalam beberapa bulan terakhir manajemen klub bekerja keras menyodorkan penjelasan kepada UEFA jika pemilik klub memang memiiki rencana mantap hingga pengeluaran raksasa pada musim panas lalu untuk membeli sederet pemain bintang dapat dibenarkan.
Media yang sama mengabarkan Milan dipimpin Marco Fassone telah mengirimkan pewakilan untuk menggelar pertemuan di markas UEFA, namun pada akhirnya justru pertanyaan terhadap tim yang bermarkas di San Siro tersebut semakin membengkak.
Inter Milan yang diambil alih oleh Erick Thohir pada 2013 juga pernah berurusan dengan UEFA terkait urusan finansial namun tim ini mampu memenuhi segala persyaratan dan kewajiban yang diminta.
Salah satu faktor kunci Inter adalah rencana bisnis yang salah satunya menyoal perolehan pendapatan baru yang menguntungkan klub dengan cara mengembangkan bisnis di pasar global.
Posisi Inter semakin kuat ketika Suning merapat pada 2016 dengan status pemilik mayoritas.