PSSI telah menolak rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang meminta agar ketua umum Mochamad Iriawan dan para Exco untuk mengundurkan diri dan menggelar kongres luar biasa (KLB).
Melalui salah satu Exco, yakni Ahmad Riyadh, ia menilai bahwa pemerintah tidak bisa mengintervensi KLB karena itu adalah hak pemegang suara.
Ia juga percaya bahwa pemerintah dan TGIPF sudah paham betul batas-batas yang tidak bisa mereka lewati jika sudah masuk dalam ranah internal PSSI.
"Yang berhak meminta KLB itu anggota kongres, para voter. Pemerintah tidak bisa mencampuri hal itu," kata Riyadh dilansir dari Antara.
"Menpora sempat menyampaikan sesuatu tentang itu. Presiden [Joko Widodo] juga bersikap jelas. Urusan PSSI diserahkan kepada mekanisme PSSI."
Lebih lanjut, Riyadh menambahkan bahwa PSSI akan menggelar KLB pada tahun 2023 guna memilih kepengurusan baru.
"KLB memang akan berjalan tahun depan dan kami berharap semua sesuai jadwal," tutur ketua Asprov PSSI Jawa Timur tersebut.
Sementara itu, TGIPF juga merekomendasikan agar pemerintah tidak memberikan izin pertandingan liga di bawah naungan PSSI seperti Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 jika hal-hal tersebut tidak dilaksanakan.
"Adapun pertandingan sepakbola di luar Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 tetap berlangsung dengan memperhatikan ketertiban umum dan berkoordinasi dengan aparat keamanan," bunyi pernyataan TGIPF dikutip dari Narasi.