Berita Pertandingan
Liga 1

Sepakbola Kita: Haruskah Berubah Karena Duka?

20.26 WIB 06/10/22
Stadion Kanjuruhan, Malang
Enam tersangka telah diumumkan Kapolri atas tragedi yang terjadi di Kanjuruhan, termasuk Direktur Utama PT LIB, Akhmad Hadian Lukita.

Ditulis oleh Akwila Pascal

Sepakbola Indonesia kembali berduka. Sabtu, 2 Oktober 2022, menjadi hari yang kelam bagi pencintanya. Pertandingan kasta tertinggi Liga 1 bertajuk “Derbi Jawa Timur” yang melibatkan dua tim sarat historis Arema FC dan Persebaya Surabaya, berakhir memilukan. Bukan karena hasil yang tertera pada papan skor, namun apa yang terjadi setelah pertandingan itu berakhir. Lebih dari 100 nyawa melayang imbas insiden antara suporter dan pihak keamanan pada pertandingan yang diselenggarakan di Stadion Kanjuruhan, Malang tersebut.

Kita sudah banyak membaca kronologi kejadian dari berbagai macam sudut pandang pihak yang terlibat. Banyak versi pula yang menjelaskan data mengenai berapa jumlah korban meninggal dunia akibat tragedi tersebut. Pihak Kepolisian menyebutkan jumlah korban meninggal sebanyak 125 orang, pihak Aremania memperkirakan korban meninggal di atas 200 orang, pihak Posko Postmortem Crisis Center mengabarkan 133 orang, dan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mengumumkan 131 orang.

Setiap pihak yang terlibat tentu memiliki andilnya masing-masing yang menyebabkan terjadinya Tragedi Kanjuruhan. Mulai dari panitia pelaksana yang gagal dalam menyiapkan dan mengoordinasikan pada pra maupun hari pertandingan, kepolisian sebagai pihak keamanan yang tidak mengikuti regulasi perihal penguraian massa dalam pertandingan sepakbola, hingga perilaku suporter yang memaksa melewati tribune untuk masuk ke dalam lapangan. Namun satu pihak yang mengemban tanggung jawab paling besar dalam tragedi tersebut adalah PSSI sebagai otoritas sepakbola tertinggi di Indonesia. Harus ada pihak yang bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Kanjuruhan hingga menelan korban jiwa yang begitu besar. Kesalahan-kesalahan mulai dari pelaksanaan pertandingan dengan intensitas tinggi di malam hari, penjualan tiket yang melebihi kapasitas stadion, buruknya koordinasi penanganan massa dalam sebuah pertandingan sepakbola, hingga sistem jalur evakuasi yang menyebabkan banyaknya korban akibat pintu keluar yang terlalu padat oleh suporter yang ingin keluar dari stadion, menyimpulkan bahwa terdapat kegagalan dalam pelaksanaan manajemen kerumunan dan keamanan (crowd and safety management) di sepakbola kita.

Sebagai konsekuensi dari insiden tersebut, Arema dijatuhi hukuman oleh Komisi Disiplin PSSI dengan melarang Ketua Pelaksana Pertandingan Arema, Abdul Haris, dari aktivitas di sepakbola seumur hidup. Arema juga dilarang menggelar pertandingan di kandang sendiri sampai akhir musim ini dan diganjar sanksi denda sebesar Rp250 Juta. Jika diteliti dari perspektif hukum keolahragaan, hukuman tersebut termasuk sangat ringan dan tidak sebanding dengan banyaknya angka kematian. Ketidakcocokan antara kejadian yang terjadi di lapangan dengan sanksi yang dijatuhkan sudah merupakan barang lama milik PSSI, yang selama bertahun-tahun tidak mampu menunjukkan wibawanya sebagai regulator kunci di persepakbolaan nasional. Jika kita kembali ke belakang, kejadian fatal serupa pada 2018 pernah terjadi saat seorang suporter Persija Jakarta, Haringga Sirila, tewas sesaat sebelum pertandingan antara Persib Bandung dan tim Macan Kemayoran di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pada saat itu, PSSI juga menghukum Persib dengan hukuman yang terbilang ringan, tidak sebanding dengan adanya korban fatal, dan bahkan setelahnya hukuman tersebut direlaksasi. Perlu kita ketahui, sanksi maksimal dalam perspektif hukum olahraga dapat berupa sanksi degradasi klub yang bermasalah dalam konteks keikutsertaan dalam sebuah liga, digugurkan keikutsertaannya dalam konteks partisipasi di sebuah kompetisi, atau dicabut keanggotaannya sebagai anggota PSSI. Perlu diketahui pula, dalam hukum olahraga, semakin besar hukuman semakin besar relasi super-ordinate yang terkena imbasnya: Misalnya jika ada lima orang atlet terbukti menggunakan doping di Olimpiade, maka yang dihukum bukan saja lima orang atlet tersebut, namun satu kontingen atlet tersebut seluruhnya dipulangkan atau digugurkan oleh panitia Olimpiade.

Sepakbola telah mengalami berbagai macam kejadian-kejadian yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Tragedi Peru 1964, Tragedi Ghana 2001, dan Tragedi Hillsborough 1989 merupakan contoh paling umum yang juga diketahui oleh masyarakat. FIFA tentunya menggunakan peristiwa-peristiwa tersebut sebagai parameter dalam membentuk regulasi dalam area manajemen kerumunan dan keamanan guna menciptakan sebuah pertandingan yang kondusif, aman, dan nyaman bagi setiap pihak. Dengan panduan dan regulasi yang sudah dibentuk sesuai dengan standarnya, akhirnya timbul pertanyaan: Mengapa hal ini tidak diterapkan dengan baik dalam pertandingan Arema-Persebaya? Saya pribadi selama ini bertanya-tanya: Mengapa standar manajemen kerumunan dan keamanan di sepakbola profesional Indonesia begitu rendah? Mengapa pemangku elite di PSSI dan PT LIB tidak mampu memimpin perbaikan di area manajemen kerumunan dan keamanan di sepakbola profesional? Apakah benar mereka ini profesional?

Ada satu kalimat kunci terkait berulangnya kejadian fatal di sepakbola Indonesia: Sebuah pertanda dan cerminan dari buruknya tata kelola sepakbola Tanah Air. Tata kelola yang buruk, bad governance, menyebabkan aktor-aktor di dalam sebuah ekosistem tidak mampu menjalankan fungsinya masing-masing, sehingga akan terjadi kegagalan institusi di mana-mana. Itu terlihat jelas di kubu PSSI. Mulai dari Komisi Disipilin yang konsisten memberi sanksi ringan pada kesalahan berat, ketidakmampuan klub menjalankan protokol keamanan, kasus suap atau match fixing—mencuat di 2018 silam, kepemimpinan dalam Komite Eksekutif PSSI— termasuk Ketua Umum yang tidak kompeten, sampai dengan prestasi sepakbola nasional yang biasa-biasa saja. Maka, apa yang terjadi saat ini merupakan cerminan dari sistem yang telah dijalankan selama ini.

Permasalahan-permasalahan di atas seharusnya bisa diselesaikan sebelum “pertandingan berlangsung”. Artinya terdapat kesalahan dalam memahami dan menjalankan sistem, tata kelola, kebijakan, dan regulasi yang telah dibentuk. Lebih dari itu, pemangku kepentingan sepakbola Indonesia khususnya PSSI gagal dalam memahami peran dan tanggung jawab baik dalam lingkup mikro maupun makro ekosistem sepakbola Indonesia. Sudah berulangkali kita diterpa masalah-masalah yang disebabkan kegagalan sistem dan tata kelola kita sendiri.

Indonesia pernah mendapatkan hukuman oleh otoritas sepakbola dunia FIFA akibat adanya kegagalan dalam menjalankan tata kelola yang baik dengan permasalahan dualisme lembaga yang terjadi dalam tubuh PSSI. Aturan FIFA pun sudah menjadi petunjuk, misalnya ada larangan penggunaan gas air mata di dalam stadion, namun entah apakah kita tidak memahami hal tersebut, masalah-masalah serupa kembali muncul. Tragedi Kanjuruhan merupakan akumulasi dari betapa buruknya tata kelola sepakbola yang kita miliki.

Melihat dari kondisi yang terjadi sekarang, satu hal yang perlu kita pikirkan bersama: Apakah kita perlu melakukan perubahan masif dalam sistem sepakbola yang dijalankan? Dalam hal ini, kita sangat perlu mendorong negara melalui pemerintah dan parlemen untuk turun tangan dan intervensi, karena isu-isu fatal di sepakbola sudah sering masuk ke area publik. Jika sudah lebih dari 100 angka kematian, maka negara harus ikut campur sepenuhnya, karena ini sudah masuk ke dalam kepentingan publik. Rakyat Indonesia mendelegasikan kewenangannya kepada presiden di pemerintahan dan para wakil rakyat di parlemen, sehingga mereka-mereka yang menjabat saat ini punya tanggung jawab untuk menuntaskan Tragedi Kanjuruhan, sampai dengan dikeluarkan sebuah kebijakan yang mencegah hal serupa terulang di masa depan. Bapak Joko Widodo yang terhormat sebagai kepala negara harus mendengar desakan publik yang meminta agar Ketua Umum PSSI mengundurkan diri. Bukan saja Ketua PSSI yang harus mundur, tapi saya memohon pada Jokowi agar mengimbau seluruh anggota Komite Eksekutif PSSI dan Direksi serta Komisaris PT LIB untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya masing-masing. Mereka adalah pemimpin-pemimpin di sepakbola kita, dan terkait Tragedi Kanjuruhan ini, bertanggung jawab karena tidak menjalankan fungsi pengawasan dan perbaikan standar manajemen kerumunan dan keamanan di sepakbola nasional, yang sudah bertahun-tahun tertinggal dari negara lain. Selain desakan dari masyarakat Indonesia, Bapak Jokowi juga dapat mengimbau atau memberi tekanan agar pemilik suara di level kongres PSSI segera mengadakan mosi tidak percaya, atau vote of no confidence, terhadap kepemimpinan PSSI saat ini, dengan pertimbangan yaitu kepentingan publik sudah sangat terdesak akibat lebih dari 100 orang meregang nyawa karena sepakbola, yang ironisnya, terjadi di kasta tertinggi sepakbola nasional Liga 1. Perlu diketahui, kekuasaan tertinggi sebuah federasi olahraga bukan pada ketua umum, namun pada hak suara anggota melalui mekanisme kongres. Bapak Jokowi adalah petugas kepentingan publik, oleh karena itu ia harus mengikuti desakan publik.

Banyak contoh yang bisa kita jadikan sebagai referensi dalam mengawali perubahan tersebut. Inggris melakukan transformasi yang besar dalam sistem sepakbola mereka setelah dua kejadian besar terjadi. Peristiwa Heysel dan Hillsborough merupakan pukulan yang berat bagi mereka hingga akhirnya melahirkan sebuah ekosistem sepakbola baru yang dinikmati tidak hanya oleh masyarakat Inggris, tetapi juga seluruh dunia. Stadion-stadion yang tidak memiliki pagar pembatas tribun, pelarangan tribune berdiri, hingga diterbitkannya undang-undang yang mengatur suporter merupakan produk-produk yang dihasilkan oleh para pemangku kepentingan kunci sepakbola Inggris guna mentransformasi sistem mereka ke arah yang lebih baik.

Perubahan perlu dilakukan apabila kondisi dan situasi yang terjadi dalam sistem tersebut sudah tidak berjalan kondusif. Tragedi Kanjuruhan merupakan momentum paling tepat untuk melakukan perubahan dan pembenahan besar tersebut. Peristiwa tersebut menjadi cerminan atas sistem dan tata kelola sepakbola yang tidak dijalankan sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya masing-masing, mendahului kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama, sehingga apa yang terjadi di Kanjuruhan sebenarnya hanyalah bom waktu yang menunggu untuk meledak.

Satu hal yang perlu diperhatikan yaitu diperlukannya sinergi dari berbagai pihak dan pentingnya peran pemerintah sebagai garda terdepan dalam melakukan transformasi dan perubahan pada sepakbola kita saat ini. Pemerintah tidak perlu khawatir untuk mengambil alih maupun mengintervensi apabila kondisi dinilai sudah tidak kondusif untuk dikendalikan oleh federasi olahraga. Olahraga khususnya sepakbola sudah menjadi hal yang fundamental dan perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan olahraga memiliki pengaruh yang besar pada bidang-bidang lain, terutama menyangkut pengembangan masyarakat itu sendiri. Sehingga perubahan yang nantinya akan dilakukan tentu juga memiliki dampak tidak hanya bagi dunia sepakbola, namun juga untuk aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat. Lagipula, untuk apa kita punya kementerian judulnya olahraga? Untuk apa kita memiliki komisi yang menaungi olahraga di parlemen, jika mereka tidak bergerak di saat-saat yang genting bagi publik karena masalah olahraga?

Akan tetapi, negara juga perlu bijaksana dalam mengambil keputusan. Jangan sampai intervensi yang dilakukan justru memperkeruh situasi dan kondisi yang terjadi. Diperlukan peran dari pihak-pihak yang kredibel dan independen dalam menjalankan perubahan tersebut dan tentunya perlu melibatkan setiap pihak yang terkait di dalamnya, baik itu panitia pelaksana, satuan keamanan, klub, penanggung jawab penyiaran, hingga perangkat pertandingan dari wasit hingga pemain.

Akhirnya, tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan merupakan sebuah peristiwa yang tidak hanya dijadikan pembelajaran, namun juga menjadi bahan penyadaran bagi setiap pihak. Bahwa sudah banyak kejadian yang bisa dijadikan pembelajaran, namun kita sering luput. Bahwa kita harus menunggu nyawa-nyawa hilang lebih dulu, baru kita sadar. Karena sejatinya, sepakbola tidak lebih mahal dari nyawa-nyawa yang hilang ditelan permainan yang kita cintai.

Penulis adalah mahasiswa tingkat akhir Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran, sedang menulis skripsi tentang kebijakan dan politik olahraga, serta research intern di Ganesport Institute, lembaga pertama di Indonesia yang bergerak di area manajemen dan kebijakan olahraga