PSSI harus membuat aturan khusus yang melindungi klub bila kompetisi musim ini dibatalkan. Langkah tersebut supaya kesebelasan tidak terkena masalah di kemudian hari.
Sekarang kompetisi tanah air sedang dihentikan dengan status force majeure terhitung sejak Maret hingga Juni 2020. Penyebaran virus corona di tanah air yang kian luas jadi sebabnya.
Dijadwalkan Liga 1 dan 2 kembali bergulir pada Juli mendatang, dengan catatan situasi sudah membaik. Namun bila pemerintah menambah masa tanggap darurat, yang berakhir pada 29 Mei 2020 karena virus corona masih tak terkendali, kompetisi musim ini dibatalkan.
"PSSI atau PT LIB [Liga Indonesia Baru], terutama PSSI harus membuat semacam aturan yang membuat klub terhindar dari tuntutan pemain. Harus ada payung hukum. Misalnya Liga 1 2020 dibubarkan, tidak bisa begitu dibubarkan klub masih punya kewajiban. Ini yang kami takutkan," kata sekretaris umum Persiraja Banda Aceh Rahmat Djailani kepada awak media.
Selama penghentian kompetisi PSSI mengizinkan klub membayar maksimal gaji pemain dan ofisial 25 persen dari nilai kontrak yang tertera. Hanya saja keputusan menuai kecaman dari berbagai pihak yang satu di antaranya Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI).
"Tiba-tiba klub masih punya tanggung jawab gaji pemain, ofisial dan sebagainya. Ini harus dirumuskan dengan baik supaya klub terhindar dari sanksi atau gugatan. Kemarin saja dengan keputusan 25 persen APPI protes," ujarnya.
"Hal semacam ini yang harus dipikirkan. Tidak kemudian ditunda tapi klub dibiarkan berdinamika dengan pemain. Ini saya kira harus ada jalan keluar terbaik," ia menambahkan.
Bila kompetisi musim ini dibatalkan PSSI telah memiliki skenario dengan menggelar ajang lain sebagai pengganti. Rencananya, perhelatan tersebut dilangsungkan pada September mendatang.