Pemerintah dan FIFA dalam waktu dekat akan membentuk tim transformasi sepakbola Indonesia, agar tragedi Kanjuruhan yang memakan korban jiwa 131 orang dan ratusan lainnya dirawat di rumah sakit tidak terulang lagi.
Hal itu diungkapkan Presiden RI Joko Widodo dalam keterangannya melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Jokowi mengatakan, pemerintah telah menerima surat dari FIFA yang ditandatangani Gianni Infantino, presiden induk organisasi sepakbola dunia tersebut.
Surat bertanggal 5 Oktober ini berisikan tentang menanggapi imbauan pemerintah Indonesia dan PSSI. Dalam suratnya, FIFA akan memberikan dukungan untuk mencegah terulangnya tragedi serupa.
“Kemarin saya sudah menerima surat dari FIFA. Ini adalah tindak lanjut dari hasil pembicaraan saya per telepon dengan presiden FIFA Gianni Infantino pada tanggal 3 Oktober 2022 yang lalu,” ujar Jokowi.
"Berdasarkan surat tersebut, alhamdulillah sepakbola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA, dan FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepakbola Indonesia. FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut.”
Surat itu juga menyebutkan FIFA berkolaborasi dengan konfederasi sepakbola Asia (AFC) akan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan PSSI untuk mengatasi kondisi yang memicu peristiwa ini, dan secara lebih luas membantu reformasi sepakbola Indonesia.
“Yang pertama membangun standar keamanan stadion untuk stadion-stadion yang ada di Indonesia. Kedua, memformulasikan standar protokol dan prosedur keamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional,” kata Jokowi.
“Yang ketiga, kami juga akan bersama-sama melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan suporter untuk mendapatkan saran dan masukan, serta komitmen bersama.”
“Yang keempat tentang pengaturan jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi-potensi risiko yang ada. Yang kelima pendampingan dari para ahli di bidangnya.”
“Nanti presiden FIFA akan datang ke Indonesia pada Oktober atau November untuk berdiskusi dengan pemerintah.”