Real Madrid kembali menerima pukulan hukum setelah Mahkamah Agung Spanyol menolak banding yang diajukan klub tersebut terhadap putusan Mahkamah Agung Madrid, yang mendukung pembatalan izin pembangunan tempat parkir yang rencananya akan didirikan di dekat Stadion Santiago Bernabéu, di kawasan Jalan Padre Damián, dan Paseo de la Castellana.
Menurut surat kabar Spanyol “AS”, Kamar Pertama Pengadilan Administrasi di Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan pada 24 Juni lalu untuk tidak menerima banding Real Madrid, dengan pertimbangan bahwa banding tersebut tidak memiliki "kepentingan hukum yang objektif" yang diperlukan untuk membentuk yurisprudensi baru, dan bahwa masalah-masalah yang diangkat oleh klub tersebut telah diputuskan sebelumnya berdasarkan prinsip-prinsip yudisial yang mapan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Pengadilan tersebut menolak, argumen utama yang diajukan oleh klub tersebut, yaitu bahwa mereka mengalami kerugian prosedural karena tidak diberitahu secara pribadi sebagai pihak dalam gugatan awal, dengan menegaskan bahwa pengetahuan mengenai prosedur di luar kerangka pemberitahuan resmi dapat menggantikan pemberitahuan pribadi, dan bahwa bukti-bukti yang tersedia membuktikan bahwa Real Madrid mengetahui banding yang diajukan oleh Asosiasi Warga Daerah tersebut.
Selain itu, pengadilan menekankan bahwa banding tersebut pada dasarnya berusaha untuk membahas kembali fakta-fakta perkara dan mengevaluasi bukti-bukti, suatu hal yang berada di luar lingkup permohonan kasasi, yang perannya terbatas pada penyatuan prinsip-prinsip hukum dan bukan peninjauan kembali fakta-fakta.
Terkait dengan dalil-dalil lain yang diajukan klub, termasuk gugatan terhadap keabsahan asosiasi warga atau sifat izin yang bersangkutan, pengadilan menegaskan bahwa masalah-masalah tersebut telah diputuskan sebelumnya berdasarkan yurisprudensi yang mapan, atau diajukan untuk pertama kalinya di hadapan Mahkamah Agung, sehingga tidak dapat menjadi dasar untuk menerima banding tersebut.
Pengadilan juga mendukung pendapat Pengadilan Tinggi Madrid bahwa izin kota yang diterbitkan pada 10 Maret 2023 merupakan tindakan hukum yang memiliki dampak langsung dan dapat digugat secara yudisial, karena membuka jalan bagi prosedur kontrak terkait proyek tersebut.
Selain itu, pengadilan mewajibkan Real Madrid untuk membayar biaya litigasi terkait intervensi dalam perkara ini dengan batas maksimum sebesar dua ribu euro, ditambah pajak pertambahan nilai (PPN) jika ada, serta menegaskan bahwa putusan tersebut bersifat final dan tidak dapat diajukan banding lagi.
Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Madrid telah menguatkan putusan Pengadilan Administrasi Nomor 30, yang didasarkan pada keberatan warga setempat mengenai adanya pelanggaran prosedural dalam penyusunan kontrak konsesi, serta ketidaksesuaian proyek tersebut dengan peraturan tata ruang Kota Madrid terkait penggunaan lahan parkir.
Putusan tersebut menyimpulkan bahwa studi kelayakan yang diajukan oleh Real Madrid dan pemerintah daerah mengalami perubahan substansial setelah berakhirnya tahap dengar pendapat publik, tanpa perubahan tersebut dipresentasikan kembali kepada publik. Hal ini dianggap oleh pengadilan sebagai pelanggaran terhadap prosedur hukum yang berlaku, sehingga salah satu proyek terkemuka yang terkait dengan kawasan sekitar Stadion Santiago Bernabéu berakhir di jalan buntu secara hukum.