Mantan anggota komite etik FIFA, Dali Tahir merasa prihatin dengan berbagai manuver yang dilakukan dalam upaya menggoyang posisi ketua umum PSSI, Mochamad Iriawan dengan mempolitisasi tragedi Kanjuruhan. Insiden nahas tersebut dijadikan tunggangan mendorong Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI.
Dali menilai Iriawan sudah bekerja keras selama memimpin PSSI. Terbukti, dari peringkat timnas Indonesia yang melesat dalam ranking FIFA, lolosnya pasukan Merah Putih U-20 dan senior ke Piala Asia, hingga Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.
"Sebenarnya tidak ada alasan untuk menggiring PSSI untuk menggelar KLB. Karena, ukuran keberhasilan dalam olahraga itu prestasi dan itu telah dihasilkan PSSI di bawah kepemimpinan Iwan Bule [sapaan Iriawan]. Makanya, saya prihatin dengan adanya manuver-manuver dari pihak di luar sepakbola untuk menggiring terjadinya KLB yang sebenarnya tidak sesuai dengan statuta FIFA. Kalau ini sampai terjadi boleh dibilang Iwan Bule itu jelas jadi korban 'tabrak aturan'," kata Dali.
"Saya sih tidak alergi dengan KLB atau menggantikan posisi Iwan Bule sebagai ketua umum PSSI. Atau ada yang berambisi menggantikannya. Tapi, tunggulah saat kepengurusan berakhir atau dilakukan dengan mengikuti statuta yang ada," Dali menambahkan.
Bagi Dali, Iriawan sudah membuktikan kinerja yang apik selama menjadi orang nomor satu di PSSI. Acuannya adalah prestasi yang didapatkan timnas Indonesia baik kelompok umur hingga wanita.
"Ini fakta yang tidak terbantahkan dan harus diakui, di mana belum pernah dicapai kepengurusan sebelumnya. Karena, tolok ukur keberhasilan dalam memimpin induk organisasi olahraga itu adalah prestasi. Soal tragedi Kanjuruhan itu kan musibah dan penyebab kematian suporter Arema itu jelas disebutkan gas air mata. Emangnya PSSI punya gas air mata?," ucapnya.
"Saya tidak menolak adanya transformasi sepakbola yang direkomendasikan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) pimpinan Menkopolhukam, Mahfud MD dalam upaya perbaikan pengelolaan kompetisi sepakbola Tanah Air. Apalagi, Indonesia telah ditunjuk FIFA menggelar Piala Dunia U 20 tahun 2023. Ayolah kita sama-sama bergandengan tangan demi nama baik bangsa dan negara."
Dali yang sukses menjadi Exco AFC setelah melahirkan statuta PSSI ini menjelaskan secara rinci adanya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi sejak terjadi tragedi Kanjuruhan, satu di antaranya dengan kehadiran presiden FIFA, Gianni Infantino di Indonesia yang menghadap Presiden Joko Widodo tanpa didampingi PSSI. Padahal, PSSI itu perpanjangan tangan dari FIFA yang bebas dari urusan politik, apalagi berbicara menyangkut pelaksanaan Piala Dunia U20 di mana itu menjadi ranah federasi.
"Saya paham benar dengan statuta FIFA yang tidak diperkenankan terlibat dalam politik demi kepentingan individu. Contohnya, saat presiden FIFA Sepp Blatter memberikan bantuan dana kepada korban tragedi tsunami di Aceh tahun 2004. Saat itu, saya selaku wakil sekjen PSSI mendampingi Sepp Blatter dan memegang agendanya selama di Aceh. Dan, saya juga mendengar Sepp Blatter dengan hati-hati menolak tawaran Gubernur Aceh untuk mendampinginya selama di Aceh. Takut apa yang dilakukannya dianggap untuk kepentingan pribadi."
Yang lebih offside lagi, kata Dali Tahir, Direktur Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi yang merilis survei dengan memunculkan delapan nama calon kandidat ketua umum PSSI baru yang di tingkat teratas menempatkan Menteri BUMN, Erick Thohir.
"Memang tidak ada larangan dan juga tidak ada salahnya lembaga survei melakukan jejak pendapat terhadap masyarakat. Tapi, yah yang disurvei itu harusnya dilakukan kepada pemilik klub dan Asprov-Asprov PSSI se-Indonesia. Jadi jelas subyektivitasnya karena mereka pemilik suara dan paling berhak untuk menggelar KLB dengan agenda utama menggantikan posisi ketua umum PSSI," ucapnya.
Lebih jauh, Dali juga mengungkapkan adanya kejanggalan dalam surat dari FIFA yang dikirimkan kepada PSSI pada Kamis (10/11). Surat yang ditandatangani Chief Member Association Officer, Kenny Jean Marie itu menyatakan bahwa FIFA menginginkan Kongres Biasa untuk pemilihan Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP) dilakukan pada 14 Januari 2023.
Selain itu, PSSI juga diminta menggelar KLB pada 16 Februari 2023 untuk pemilihan pengurus baru. Tanggal tersebut mengalami kemajuan karena awalnya PSSI meminta agenda itu dilaksanakan 18 Maret 2023.
"PSSI mengirimkan surat permintaan KLB itu langsung ke sekjen FIFA yang bermarkas di Zurich, eh kok malah Chief Member Association yang bermarkas di Paris yang bukan wewenangnya membalas surat PSSI tersebut. Harusnya sekjen PSSI, Yunus Nusi menanyakan kejelasan surat dari Chief Member Association itu dengan mengirimkan surat resmi ke sekjen FIFA kembali. Ini suatu kejanggalan yang harus dicermati dan jangan langsung dijadikan bahan untuk memaksa KLB dengan melanggar statuta FIFA."
"Perlu diketahui dari Kongres Biasa itu persiapan 3 bulan untuk menggelar KLB untuk pemilihan ketua umum, waketum dan juga anggota Exco. Tidak seperti yang disebut dalam surat dari Chief Member Association itu."
"Perlu dicatat juga bahwa menggelar KLB itu harus mendapat persetujuan dalam rapat 37 Anggota Komite Eksekutif FIFA termasuk Gianni Infantino. Dan, saya juga mengingatkan jangan sampai di era Presiden Jokowi tercatat PSSI dua kali terkena sanksi FIFA."