Barcelona dan Real Madrid mendapat masalah finansial lainnya, dengan dua rival El Clasico itu mendapat informasi akan menerima tagihan hingga €5 juta terkait dengan pajak.
Dua klub La Liga lainnya, Athletic Bilbao dan Osasuna juga bakal menerima tagihan serupa dan wajib untuk mereka lunasi.
Klub-klub tersebut, yang dipimpin oleh Barca, menantang keputusan awal yang mempertanyakan penggunaan tarif pajak 25 persen, bukan tarif standar 30 persen untuk sebuah perusahaan olahraga, namun hasil akhirnya tidak menguntungkan mereka.
Tagihan pajak tambahan dikenakan pada empat klub sepakbola tersebut lantaran menerima bantuan negara atau state aid dalam bentuk tarif pajak yang lebih rendah.
Mereka terlibat sengketa dengan Uni Eropa (EU) yang memang gencar meluncurkan kampanye anti penggelapan pajak.
Pengadilan Uni Eropa (CJEU) yang berbasis di Luksemburg telah menyatakan dalam laporan mereka: "Skema bantuan yang dipermasalahkan seharusnya hanya untuk mendukung klub yang beroperasi sebagai entitas nirlaba dan bukan diberikan kepada klub perusahaan olahraga."
Klub-klub terkemuka di Spanyol memang selama 20 tahun terakhir telah menikmati tarif pajak yang lebih rendah daripada di negara-negara anggota Uni Eropa (EU) lainnya.
Kasus ini bermula pada 2016 ketika Komisi Eropa menyatakan bahwa empat tim tersebut telah menyalahi aturan bantuan negara karena pemerintah Spanyol memberikan keuntungan yang tidak adil kepada mereka.
Barcelona mengajukan banding atas seruan itu dan meminta Pengadilan Umum untuk menghapus gugatan tersebut pada 2019 dengan dalih bahwa pengawas kompetisi Uni Eropa (EU) tidak dapat membuktikan dengan standar hukum yang disyaratkan bahwa mereka telah menikmati keuntungan tersendiri.
Komisi tersebut kemudian membawa kasus mereka ke CJEU dalam upaya untuk membuktikan bahwa mereka memang benar-benar mendapatkan keuntungan dari ketidakadilan sistem pemerintah Spanyol.
Barca dan Madrid merupakan dua di antara banyak klub Eropa yang mengalami krisis finansial hebat akibat dampak pandemi COVID-19.