Tim bulutangkis Indonesia berhasil menjuarai Piala Thomas 2020 kategori regu di Denmark, Minggu (17/10) WIB, namun bendera Merah-Putih tak dapat dikiarkan karena permasalahan yang terjadi antara Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) dengan Badan Anti-Doping Dunia (WADA).
Awalnya terdadat kabar bahwa LADI tidak memberikan laporan kepada WADA selama 2020-2021, namun Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Ferry J Kono menyebutkan bahwa terdapat 24 poin yang tertunda, salah satunya adalah masalah keuangan, dengan tunggakan biaya uji sampel doping ke laboratorium di Qatar.
Meski begitu, Ferry, yang masuk dalam Satgas Tim Percepatan Pelepasan Sankski WADA, mengklaim bahwa pihaknya mulai bisa mengurai permasalahan yang terjadi.
Apa yang dikatakan?
"Detailnya tak dapat kami sebutkan, tetapi secara umum menyangkut hal administratif dan teknis. Kami mendorong LADI unuk menyelesaikan pending matters untuk mendapat status compliance (patuh) secepatnya," kata Ferry dalam siaran pers KOI, dilansir dari Tempo.
"Salah satu pending matters ada yang menyangkut tunggakan biaya ke laboratorium Qatar. Kenapa bisa ada tunggakan, kami pun masih mendalami."
"Tapi situasi ini urgent sehingga pemerintah sepakat membayar dulu, sambil investigasi tetap berjalan dan LADI menyelesaikan hal-hal teknis yang perlu diselesaikan."
Memang, Indonesia sampai saat ini masih belum memliki laboratorium anti-doping yang memenuhi standar, membuat pengurus LADI harus mengirim sampel ke luar negeri.
Permasalahan tersebut membuat Indonesia mendapatkan sanksi, salah satunya tim bulutangkis Indonesia tidak diperbolehkan untuk mengibarkan bendera Merah-Putih ketika menjuarai Piala Thomas.
Selain itu, Indonesia juga terancam tidak akan bisa menjadi tuan rumah di kejuaraan internasional. Padahal dalam waktu dekat, beberapa kompetisi akan dimulai, seperti Superbike World Championship di Mandalika, Lombok, tiga turnamen bulutangkis BWF di Bali, dan MotoGP pada Maret tahun depan.
Oleh karena itu Satgas Tim Percepatan Sanksi WADA, yang dipimpin oleh Ketua KOE Raja Sapta Oktohari langsung bergegas untuk menyelesaikan persoalan yang ada agar sanksi tersebut bisa segera dicabut.
