thumbnail Halo,

Tanggapi tudingan miring Plt Ketua Umum BOPI


LIPUTAN   FAHRI RAYYANA     DARI      SURABAYA    
Deputi Sekjen PSSI Saleh Ismail Mukadar bereaksi keras atas komentar miring yang dilontarkan Plt Ketua Umum BOPI Haryo Yuniarto perihal MoU PSSI dengan News Corp (NC) belum lama ini. Saleh menilai Haryo  sama sekali tak menguasai persoalan dan asal komentar.  

"Nampak sekali Haryo tak memahami substansi permasalahan, tetapi langsung berkomentar tendensius.   Seberapa banyak dia paham tentang kerja sama yang belum ditandatangani tersebut.  Dipikirnya PSSI dan LPIS sekumpulan orang-orang yang mau menggadaikan sepakbola nasional kepada pihak asing. Haryo sebaiknya mendalami dulu substansi permasalahan baru berkomentar, mengapa BOPI begitu semangat menekan PSSI, Federasi yang sah?" tanya Saleh.

Saleh menjelaskan bahwa Haryo salah memahami seakan NC akan mengelola kompetisi.  Padahal yang dikelola NC hanyalah hak komersialisasinya saja. Segala aspek komersil yang melekat di PSSI dan kompetisinya akan dieksplorasi oleh NC guna mendatangkan revenue, yang benefitnya akan dinikmati oleh PSSI dan klub-klub anggotanya secara proporsional.

Soal jangka waktu 30 tahun, tentunya bukan tanpa rambu-rambu apapun. Pastinya ada klausul dimana secara periodik (direncanakan 3 tahun sekali) akan dievaluasi. PSSI juga masih memiliki otoritas penuh melakukan kontrol di aspek regulasi. Jadi NC bukan mendapatkan cek kosong selama 30 tahun dan bebas mengatur apa saja. Mereka fokus dan konsent menggarap sisi komersial.

"Seharusnya Haryo merenung dan belajar penuh tentang UU No 3 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, daripada sibuk berkomentar untuk masalah yang tidak dipahami dengan benar. Haryo atas nama BOPI telah berlaku offside dan melanggar pasal 51 dan 80 UU SKN, karena dia memberi rekomendasi kepada ISL. Memahami Undang-Undang koq setengah-setengah," tandas Saleh.

Dalam roadmap yang diajukan PSSI kepada FIFA, PSSI memberikan hak pengelolaan komersial baik Liga Primer Indonesia (IPL) maupun Liga Super Indonesia (ISL) kepada News Corp dengan imbalan 25-30 juta dolar AS, atau hampir Rp300 miliar, per musim. Namun perusahaan asal AS itu meminta kontrak mengikat hingga 30 tahun ke depan.

Sebelum ini, Haryo Yuniarto, menilai ada pelanggaran dalam kontrak tersebut. Menurutnya, PSSI di era Djohar mengambil hak pengurus di masa mendatang untuk mengelola sepak bola nasional.

“Bagaimana mungkin kepengurusan PSSI pimpinan Djohar yang sudah tinggal 1,5 tahun bisa memandatangani kontrak pengelolaankompetisi dengan perusahaan News Corp dalam jangka waktu 30 tahun. Kalau ini benar-benar dilakukan sama saja merugikan masyarakat sepakbola dan pengurus PSSI yang baru,” ujar Haryo.

Ditambahkan Haryo, kerjasama itu diduga melanggar Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) Nomor 3 Tahun 2005 serta UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasalnya, selain penunjukan tanpa tender, News Corp nantinya akan menguasai segala aspek pengelolaan komersial kompetisi.

“Dalam UU SKN jelas disebutkan pihak asing boleh membantu tetapi tidak mengikat. Begitu juga dengan pengelolaan dana keolahragaan dimana harus dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi,dan akuntabilitas publik,” Haryo menjelaskan. (gk-31)

Ikuti perkembangan terkini sepakbola nasional di GOAL.com Indonesia. Dapatkan semua berita sepakbola Indonesia serta informasi terbaru timnas, klub-klub IPL, ISL, dan Divisi Utama, dengan jadwal, hasil, dan klasemen semua kompetisi di Indonesia.

Terkait